Penyerahan Hadiah Lomba TK Kabupaten Karanganyar
Penyerahan Piala Lomba oleh Siswa kepada Wakil Kepala Sekolah kejuaraan Lomba Tk Kabupaten Karanganyar
Workshop EDS
Kegiatan Workshop EDS dan Penyusunan Perangkat KBM.
Membaca Bersama Solopos
Kegiatan Literasi dengan melakukan Membaca Surat Kabar bersama Solopos.
Perpustakaan SMPN 3 Kebakkramat
Bapak Ibu Guru Membaca di dalam Perpustakaan Sekolah.
Kajian Jumat Berkah
Kegiatan Rutin Kajian Jumat Berkah untuk memupuk Iman dan Taqwa Warga Sekolah.
Senin, 25 November 2019
Senin, 18 November 2019
Jumat, 15 November 2019
Rabu, 13 November 2019
Jumat, 04 Oktober 2019
Jumat, 23 Agustus 2019
Selasa, 06 Agustus 2019
Senin, 05 Agustus 2019
Absensi hari Senin, 5 Agustus 2019
|
No.
|
Nama
|
Kelas
|
Keterangan
|
|
1
|
Risma
|
7D
|
Ijin
|
|
2
|
Nafisa
|
8B
|
Sakit
|
|
3
|
Rina
|
8B
|
Sakit
|
|
4
|
Latif
|
8E
|
Alpa
|
|
5
|
Shahrul
|
8E
|
Sakit
|
|
6
|
Dias
|
9A
|
Alpa
|
|
7
|
Ferdiansyah
|
9A
|
Sakit
|
|
8
|
Bayu
|
9C
|
Sakit
|
Sabtu, 03 Agustus 2019
Jumat, 02 Agustus 2019
Sepervisi Kepala Sekolah
 |
| Supervisi Kepala Sekolah |
 |
| Kepala Sekolah mengamati proses pembelajaran di dalam kelas |
 |
| Siswa belajar dengan serius dan Tertib di dalam kelas |
Penyembelihan Hewan Kurban
 |
| Penyerahan Hewan Kurban |
 |
| Penyembelihan Hewan Kurban |
 |
| Pembagian Hewan Kurban |
Karnaval Kecamatan Kebakkramat
 |
| Karnaval Tingkat Kecamatan Kebakkramat |
 |
| Pasukan Drumband Tingkat Kecamatan Kebakkramat |
Laporan Absensi Siswa Senin-05/07/2019
NO
|
Nama
|
L/P
|
Kelas
|
Keterangan
|
1
|
Arista Sundari
|
P
|
7A
|
Sakit
|
2
|
Suryani Artiya
|
P
|
7D
|
Ijin
|
3
|
Sriyono
|
L
|
7B
|
Tanpa Keterangan
|
Ket :
Petugas Piket
Nama
NIP.
Lampiran :
Selasa, 26 Maret 2019
Berbagi Praktik Layanan Pendidikan Dasar Indonesia, Dapodik Menjadi Daya Tarik Nigeria
"Perwakilan Nigerai mau belajar tentang pendidikan dasa, mereka ingin mengembangkan pendidikan nasional mereka sambil belajar mengenai isu-isu pendidikan yang mereka hadapi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad, usai audiensi perwakilan Indonesia melalui Kemendikbud dengan perwakilan pendidikan Nigeria, di Jakarta, Senin (25.3.2019).
Menurut Dirjen Hamid, data referensi merupakan kekuatan dari reliabilitas data Dapodik yang berasal dari data referensi. Data referensi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, berupa data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
"Data Pokok Pendidikan, itu karena kita menganut standar dalam memberikan layanan pendidikan, jadi datanya berstandar, tim evaluasinya berstandar, kurikulum standar, maka semuanya standarisasi di pusat," ujar Hamid. Kemudian, data yang dipusatkan itu, lanjut Hamid, hanya data referensi misal nomor induk siswa nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, nomor pokok sekolah nasional. "Jadi, referensinya dapat memudahkan koordinasi, dan tidak overlapping antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan madrasah, madrasag dengan clc, siswa dengan sekolah regular, dan madrasah," jelasnya.
Olatunde Adetoyese Adekola, selaku Ketua dari delegasi perwakilan pendidikan Nigeria, mengungkapkan aplikasi dapodik menjadi menarik karena mendorong sekolah untuk memperbaharui data secara berkala untuk kebutuhan layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar. "Penerapan aplikasi ini sangat mendukung bagi Nigeria untuk menerapkan data layanan pendidikan yang reliable," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Statistika Pendidikan (Ka. PDSP) Kemendikbud, Bastari, menjelaskan sumber data untuk Dapodik bukan terbatas bagi institusi Kemendikbud, tapi koordinasi antar kementerian. "Dapodik ini bukan hanya data yang berada di bawah naungan Kemendikbud, tapi dari kementerian lain. Sehingga koordinasi pun dilakukan antar kementerian, seperti dari Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya. Kemudian, Bastari melanjutkan bahwa masing-masing data diberikan nomor unik dan berlaku single sebagai data referensi. "Setiap data dari antar institusi diberikan data referensi, seperti guru dan peserta didik memiliki satu nomor unik dan berlaku single," jelasnya. Bastari menegaskan untuk reliabilitas data, terdapat pengaturan penggunaan data. "Disini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota hanya bisa menggunakan data untuk keperluan layanan pendidikan, tidak dapat mengubah data yang ada," jelasnya.
Berbagi praktik baik pun mencakup layanan pendidikan bagi siswa termarjinalkan, penanangan peserta didik putus sekolah atau drop out, layanan pendidikan di wilayah terpencil (remote area), dan pengelolaan guru.
Jakarta, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
www.kemdikbud.go.id
Berbagi Praktik Layanan Pendidikan Dasar Indonesia, Dapodik Menjadi Daya Tarik Nigeria
Jakarta, Kemendikbud--Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi daya tarik bagi Nigeria saat kunjungan untuk belajar praktik baik layanan pendidikan dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta. Daya tarik ini terletak kepada reliabilitas data, terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang menggunakan data referensi tingkat nasional. Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
"Perwakilan Nigerai mau belajar tentang pendidikan dasa, mereka ingin mengembangkan pendidikan nasional mereka sambil belajar mengenai isu-isu pendidikan yang mereka hadapi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad, usai audiensi perwakilan Indonesia melalui Kemendikbud dengan perwakilan pendidikan Nigeria, di Jakarta, Senin (25.3.2019).
Menurut Dirjen Hamid, data referensi merupakan kekuatan dari reliabilitas data Dapodik yang berasal dari data referensi. Data referensi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, berupa data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
"Data Pokok Pendidikan, itu karena kita menganut standar dalam memberikan layanan pendidikan, jadi datanya berstandar, tim evaluasinya berstandar, kurikulum standar, maka semuanya standarisasi di pusat," ujar Hamid. Kemudian, data yang dipusatkan itu, lanjut Hamid, hanya data referensi misal nomor induk siswa nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, nomor pokok sekolah nasional. "Jadi, referensinya dapat memudahkan koordinasi, dan tidak overlapping antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan madrasah, madrasag dengan clc, siswa dengan sekolah regular, dan madrasah," jelasnya.
Olatunde Adetoyese Adekola, selaku Ketua dari delegasi perwakilan pendidikan Nigeria, mengungkapkan aplikasi dapodik menjadi menarik karena mendorong sekolah untuk memperbaharui data secara berkala untuk kebutuhan layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar. "Penerapan aplikasi ini sangat mendukung bagi Nigeria untuk menerapkan data layanan pendidikan yang reliable," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Statistika Pendidikan (Ka. PDSP) Kemendikbud, Bastari, menjelaskan sumber data untuk Dapodik bukan terbatas bagi institusi Kemendikbud, tapi koordinasi antar kementerian. "Dapodik ini bukan hanya data yang berada di bawah naungan Kemendikbud, tapi dari kementerian lain. Sehingga koordinasi pun dilakukan antar kementerian, seperti dari Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya. Kemudian, Bastari melanjutkan bahwa masing-masing data diberikan nomor unik dan berlaku single sebagai data referensi. "Setiap data dari antar institusi diberikan data referensi, seperti guru dan peserta didik memiliki satu nomor unik dan berlaku single," jelasnya. Bastari menegaskan untuk reliabilitas data, terdapat pengaturan penggunaan data. "Disini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota hanya bisa menggunakan data untuk keperluan layanan pendidikan, tidak dapat mengubah data yang ada," jelasnya.
Berbagi praktik baik pun mencakup layanan pendidikan bagi siswa termarjinalkan, penanangan peserta didik putus sekolah atau drop out, layanan pendidikan di wilayah terpencil (remote area), dan pengelolaan guru.
Jakarta, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
www.kemdikbud.go.id
"Perwakilan Nigerai mau belajar tentang pendidikan dasa, mereka ingin mengembangkan pendidikan nasional mereka sambil belajar mengenai isu-isu pendidikan yang mereka hadapi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad, usai audiensi perwakilan Indonesia melalui Kemendikbud dengan perwakilan pendidikan Nigeria, di Jakarta, Senin (25.3.2019).
Menurut Dirjen Hamid, data referensi merupakan kekuatan dari reliabilitas data Dapodik yang berasal dari data referensi. Data referensi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, berupa data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
"Data Pokok Pendidikan, itu karena kita menganut standar dalam memberikan layanan pendidikan, jadi datanya berstandar, tim evaluasinya berstandar, kurikulum standar, maka semuanya standarisasi di pusat," ujar Hamid. Kemudian, data yang dipusatkan itu, lanjut Hamid, hanya data referensi misal nomor induk siswa nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, nomor pokok sekolah nasional. "Jadi, referensinya dapat memudahkan koordinasi, dan tidak overlapping antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan madrasah, madrasag dengan clc, siswa dengan sekolah regular, dan madrasah," jelasnya.
Olatunde Adetoyese Adekola, selaku Ketua dari delegasi perwakilan pendidikan Nigeria, mengungkapkan aplikasi dapodik menjadi menarik karena mendorong sekolah untuk memperbaharui data secara berkala untuk kebutuhan layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar. "Penerapan aplikasi ini sangat mendukung bagi Nigeria untuk menerapkan data layanan pendidikan yang reliable," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Statistika Pendidikan (Ka. PDSP) Kemendikbud, Bastari, menjelaskan sumber data untuk Dapodik bukan terbatas bagi institusi Kemendikbud, tapi koordinasi antar kementerian. "Dapodik ini bukan hanya data yang berada di bawah naungan Kemendikbud, tapi dari kementerian lain. Sehingga koordinasi pun dilakukan antar kementerian, seperti dari Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya. Kemudian, Bastari melanjutkan bahwa masing-masing data diberikan nomor unik dan berlaku single sebagai data referensi. "Setiap data dari antar institusi diberikan data referensi, seperti guru dan peserta didik memiliki satu nomor unik dan berlaku single," jelasnya. Bastari menegaskan untuk reliabilitas data, terdapat pengaturan penggunaan data. "Disini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota hanya bisa menggunakan data untuk keperluan layanan pendidikan, tidak dapat mengubah data yang ada," jelasnya.
Berbagi praktik baik pun mencakup layanan pendidikan bagi siswa termarjinalkan, penanangan peserta didik putus sekolah atau drop out, layanan pendidikan di wilayah terpencil (remote area), dan pengelolaan guru.
Jakarta, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
www.kemdikbud.go.id
Berbagi Praktik Layanan Pendidikan Dasar Indonesia, Dapodik Menjadi Daya Tarik Nigeria
Jakarta, Kemendikbud--Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi daya tarik bagi Nigeria saat kunjungan untuk belajar praktik baik layanan pendidikan dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta. Daya tarik ini terletak kepada reliabilitas data, terutama jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang menggunakan data referensi tingkat nasional. Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
"Perwakilan Nigerai mau belajar tentang pendidikan dasa, mereka ingin mengembangkan pendidikan nasional mereka sambil belajar mengenai isu-isu pendidikan yang mereka hadapi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad, usai audiensi perwakilan Indonesia melalui Kemendikbud dengan perwakilan pendidikan Nigeria, di Jakarta, Senin (25.3.2019).
Menurut Dirjen Hamid, data referensi merupakan kekuatan dari reliabilitas data Dapodik yang berasal dari data referensi. Data referensi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, berupa data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
"Data Pokok Pendidikan, itu karena kita menganut standar dalam memberikan layanan pendidikan, jadi datanya berstandar, tim evaluasinya berstandar, kurikulum standar, maka semuanya standarisasi di pusat," ujar Hamid. Kemudian, data yang dipusatkan itu, lanjut Hamid, hanya data referensi misal nomor induk siswa nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, nomor pokok sekolah nasional. "Jadi, referensinya dapat memudahkan koordinasi, dan tidak overlapping antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan madrasah, madrasag dengan clc, siswa dengan sekolah regular, dan madrasah," jelasnya.
Olatunde Adetoyese Adekola, selaku Ketua dari delegasi perwakilan pendidikan Nigeria, mengungkapkan aplikasi dapodik menjadi menarik karena mendorong sekolah untuk memperbaharui data secara berkala untuk kebutuhan layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar. "Penerapan aplikasi ini sangat mendukung bagi Nigeria untuk menerapkan data layanan pendidikan yang reliable," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Statistika Pendidikan (Ka. PDSP) Kemendikbud, Bastari, menjelaskan sumber data untuk Dapodik bukan terbatas bagi institusi Kemendikbud, tapi koordinasi antar kementerian. "Dapodik ini bukan hanya data yang berada di bawah naungan Kemendikbud, tapi dari kementerian lain. Sehingga koordinasi pun dilakukan antar kementerian, seperti dari Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya. Kemudian, Bastari melanjutkan bahwa masing-masing data diberikan nomor unik dan berlaku single sebagai data referensi. "Setiap data dari antar institusi diberikan data referensi, seperti guru dan peserta didik memiliki satu nomor unik dan berlaku single," jelasnya. Bastari menegaskan untuk reliabilitas data, terdapat pengaturan penggunaan data. "Disini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota hanya bisa menggunakan data untuk keperluan layanan pendidikan, tidak dapat mengubah data yang ada," jelasnya.
Berbagi praktik baik pun mencakup layanan pendidikan bagi siswa termarjinalkan, penanangan peserta didik putus sekolah atau drop out, layanan pendidikan di wilayah terpencil (remote area), dan pengelolaan guru.
Jakarta, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
www.kemdikbud.go.id
"Perwakilan Nigerai mau belajar tentang pendidikan dasa, mereka ingin mengembangkan pendidikan nasional mereka sambil belajar mengenai isu-isu pendidikan yang mereka hadapi," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemendikbud) Hamid Muhammad, usai audiensi perwakilan Indonesia melalui Kemendikbud dengan perwakilan pendidikan Nigeria, di Jakarta, Senin (25.3.2019).
Menurut Dirjen Hamid, data referensi merupakan kekuatan dari reliabilitas data Dapodik yang berasal dari data referensi. Data referensi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 79 Tahun 2015 tentang Dapodik, berupa data yang terverifikasi dan tervalidasi keabsahannya untuk memenuhi kualifikasi sebagai acuan yang terdiri atas referensi data wilayah, referensi data operasional dan referensi nomor identitas.
"Data Pokok Pendidikan, itu karena kita menganut standar dalam memberikan layanan pendidikan, jadi datanya berstandar, tim evaluasinya berstandar, kurikulum standar, maka semuanya standarisasi di pusat," ujar Hamid. Kemudian, data yang dipusatkan itu, lanjut Hamid, hanya data referensi misal nomor induk siswa nasional, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, nomor pokok sekolah nasional. "Jadi, referensinya dapat memudahkan koordinasi, dan tidak overlapping antara sekolah dengan madrasah, madrasah dengan madrasah, madrasag dengan clc, siswa dengan sekolah regular, dan madrasah," jelasnya.
Olatunde Adetoyese Adekola, selaku Ketua dari delegasi perwakilan pendidikan Nigeria, mengungkapkan aplikasi dapodik menjadi menarik karena mendorong sekolah untuk memperbaharui data secara berkala untuk kebutuhan layanan pendidikan, khususnya jenjang pendidikan dasar. "Penerapan aplikasi ini sangat mendukung bagi Nigeria untuk menerapkan data layanan pendidikan yang reliable," ujarnya.
Kepala Pusat Data dan Statistika Pendidikan (Ka. PDSP) Kemendikbud, Bastari, menjelaskan sumber data untuk Dapodik bukan terbatas bagi institusi Kemendikbud, tapi koordinasi antar kementerian. "Dapodik ini bukan hanya data yang berada di bawah naungan Kemendikbud, tapi dari kementerian lain. Sehingga koordinasi pun dilakukan antar kementerian, seperti dari Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri," jelasnya. Kemudian, Bastari melanjutkan bahwa masing-masing data diberikan nomor unik dan berlaku single sebagai data referensi. "Setiap data dari antar institusi diberikan data referensi, seperti guru dan peserta didik memiliki satu nomor unik dan berlaku single," jelasnya. Bastari menegaskan untuk reliabilitas data, terdapat pengaturan penggunaan data. "Disini, pemerintah daerah, seperti Kabupaten/Kota hanya bisa menggunakan data untuk keperluan layanan pendidikan, tidak dapat mengubah data yang ada," jelasnya.
Berbagi praktik baik pun mencakup layanan pendidikan bagi siswa termarjinalkan, penanangan peserta didik putus sekolah atau drop out, layanan pendidikan di wilayah terpencil (remote area), dan pengelolaan guru.
Jakarta, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
www.kemdikbud.go.id
Kemendikbud Berikan Pembekalan Penguatan Pendidikan Karakter kepada 720 Siswa SMP
Kegiatan KKP Siswa SMP 2019 mengangkat tema “Unggul, Berkarakter, dan Berkarya”. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pertunjukan pentas seni para siswa pada hari Senin (25/03), dan akan berakhir pada hari Kamis (28/03). “KKP jenjang SMP ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Progran Pendidikan Karakter sebagai agenda prioritas pembangunan ke delapan dalam Nawa Cita, yakni melakukan Revolusi Karakter Bangsa,” ucap Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Peserta Didik, Direktorat Pembinaan SMP, Maulani Mega Hapsari, yang dalam kesempatan ini mewakili Direktur Pembinaan SMP.
Kepemimpinan, kata Mega, merupakan modal strategis yang harus dimiliki oleh manusia, karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peran strategis untuk membentuk jiwa kepemimpinan peserta didik.
Pembentukan jiwa kepemimpinan tersebut, tutur Mega, dapat diperoleh melalui kegiatan intra sekolah maupun ekstrakurikuler, seperti OSIS, Pramuka, jurnalistik, PMR, kerohanian, olah raga, dan sebagainya. “Kami titip pesan agar kepala sekolah dan guru dapat mencari dan menanamkan kepada para siswa untuk berprestasi, baik melalui OSIS, olahraga, Pramuka, kerohanian, PMR, dan sebagainya,” tuturnya.
Tujuan diselenggarakannya kegiatan KKP ini adalah melatih, mengasah, dan memperkuat jiwa kepemimpinan siswa, membentuk budi pekerti siswa melalui jiwa kepemimpinan, menjalin dan mempererat persahabatan antar siswa. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan baik di tingkat nasional, maupun global.
“Adik-adik disini harus dapat membaur satu sama lain. Jangan membaur dengan teman satu sekolahnya sendiri, tetapi juga membaur dari sekolah lain. Bangunlah komunikasi yang baik satu sama lain,” ujar Mega.
Ia berharap para peserta KKP dapat menularkan pengalamannya kepada para peserta didik lain di sekolahnya dan sekolah lain di daerahnya. “Setelah dari sini adik-adik dapat menularkan pengalaman yang didapat selama pembekalan di sini kepada teman-teman lainnya yang ada di daerah masing-masing,” pesan Mega.
Para peserta KKP SMP tahun 2019 di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Boyolali, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Semarang. Selain siswa, turut hadir 80 guru pendamping para siswa tersebut.
Model pembekalan dan pembelajaran yang diberikan kepada peserta KKP adalah teoritik dan praktik, dengan narasumber dari Direktorat Pembinaan SMP, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan (PASKA) Kemendikbud, pegiat pendidikan Herman Josis Mokalu, Lembaga Pendidikan Konseling Cerdas Cemerlang Sangatta, Badan Narkotika Nasional (BNN), Klinik Pendidikan MIPA Kampung Matematika, dan tim Arjuna Saged.
Model pembelajaran teoritik dilaksanakan secara searah dan dialogis diselingi permainan edukatif, sehingga pembelajarannya bersifat menyenangkan. Sedangkan untuk model pembelajaran praktik kegiatan dilaksanakan di alam terbuka dan di dalam ruangan. Selain itu, model praktik dilakukan juga melalui permainan, simulasi, sidang pleno, tugas kelompok, dan tugas pribadi, serta praktik-praktik kepemimpinan lainnya.
“Dengan adanya kegiatan KKP ini diharapkan para peserta mampu melatih, mengembangkan, memantapkan diri, dan bertukar pengalaman tentang model kepemimpinan yang baik dan bermanfaat,” pungkas Mega *
Semarang, 26 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laman: www.kemdikbud.go.id
Penyelenggaraan UNBK Hari Pertama di DI Yogyakarta Berlangsung Lancar
Yogyakarta—Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK resmi digelar. Merujuk pada Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional (UN), UNBK SMK akan berlangsung selama empat hari, terhitung mulai Senin, 25 Maret 2019 hingga Kamis, 28 Maret 2019. Pada hari pertama penyelenggaraan UNBK SMK, jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah di DI Yogyakarta, yaitu SMK Taman Siswa Jetis, SMK BOPKRI I Yogyakarta, serta SMK Maarif 2 Sleman.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Totok Suprayitno, saat melakukan peninjauan di SMK Taman Siswa Jetis, menilai penyelenggaraan UNBK di sekolah tersebut berjalan dengan lancar meskipun keluarnya token terlambat sekitar 15 menit.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa hal tersebut perlu disikapi dengan bijak supaya tidak merugikan siswa. “Yang penting jangan sampai merusak (keseluruhan) proses. Nanti jika mati lampu, waktunya akan diganti, dan jika jaringan bermasalah, waktunya akan ditambah,” ujar Mendikbud, saat melakukan peninjauan di SMK 2 Maarif , Sleman, Senin (25/3/2019).
Lebih lanjut Mendikbud berpesan agar para siswa bergembira, tidak tertekan, dan dapat mengerjakan UN dengan motivasi intrinsik sehingga siswa tidak merasa terbebani karena ada target yang harus ia capai, mengingat UN bukanlah penentu kelulusan. Meskipun demikian Mendikbud tidak memungkiri bahwa nilai UN masih digunakan oleh instansi maupun dunia kerja dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri untuk proses seleksi penerimaannya. Dalam kunjungan ke SMK 2 Maarif, Mendikbud terlihat antusias karena pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik dan lancar. “SMK 2 Maarif telah melaksanakan UNBK 100 persen dan tempatnya representatif,” kata Mendikbud sumringah sesaat setelah beliau diajak berkeliling melihat kondisi sekolah.
Sementara itu, Ngadiyana, proktor utama, mengakui peristiwa itu cukup menegangkan. Menurut Ngadiyana, pihaknya memberikan kelonggaran waktu 15 menit kepada siswa yang terlambat. Lebih dari itu, siswa akan diikutsertakan untuk ujian pada sesi berikutnya. “Koneksi internet alhamdulillah lancar,” ungkapnya. Namun Ia berharap jaringan listrik dapat tersedia dengan stabil mengingat sekarang musim hujan.
Berdasarkan hasil pantauan ke beberapa sekolah di DI Yogyakarta, sekolah-sekolah yang dipantau tersebut telah mengawali ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, yang ikut dalam rombongan Kemendikbud, mengatakan bahwa jika ada siswa yang terlambat, konsekuensinya ditanggung siswa itu sendiri.
UNBK SMK yang berlangsung selama empat hari akan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Peserta UN tahun ini berjumlah 8,3 juta yang diselenggarakan oleh 103 ribu satuan pendidikan. Pelaksana UNBK terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini 91% peserta UN atau 7.507.116 siswa mengikuti UNBK. Sejalan dengan itu, perkembangan sekolah penyelenggara UNBK juga meningkat. Jika tahun lalu tercatat 69% sekolah menyelenggarakan UNBK, pada tahun 2019 meningkat menjadi 87% atau sebanyak 89.618 sekolah yang menyelenggarakan UNBK.
Yogyakarta, 25 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Totok Suprayitno, saat melakukan peninjauan di SMK Taman Siswa Jetis, menilai penyelenggaraan UNBK di sekolah tersebut berjalan dengan lancar meskipun keluarnya token terlambat sekitar 15 menit.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa hal tersebut perlu disikapi dengan bijak supaya tidak merugikan siswa. “Yang penting jangan sampai merusak (keseluruhan) proses. Nanti jika mati lampu, waktunya akan diganti, dan jika jaringan bermasalah, waktunya akan ditambah,” ujar Mendikbud, saat melakukan peninjauan di SMK 2 Maarif , Sleman, Senin (25/3/2019).
Lebih lanjut Mendikbud berpesan agar para siswa bergembira, tidak tertekan, dan dapat mengerjakan UN dengan motivasi intrinsik sehingga siswa tidak merasa terbebani karena ada target yang harus ia capai, mengingat UN bukanlah penentu kelulusan. Meskipun demikian Mendikbud tidak memungkiri bahwa nilai UN masih digunakan oleh instansi maupun dunia kerja dan perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri untuk proses seleksi penerimaannya. Dalam kunjungan ke SMK 2 Maarif, Mendikbud terlihat antusias karena pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik dan lancar. “SMK 2 Maarif telah melaksanakan UNBK 100 persen dan tempatnya representatif,” kata Mendikbud sumringah sesaat setelah beliau diajak berkeliling melihat kondisi sekolah.
Sementara itu, Ngadiyana, proktor utama, mengakui peristiwa itu cukup menegangkan. Menurut Ngadiyana, pihaknya memberikan kelonggaran waktu 15 menit kepada siswa yang terlambat. Lebih dari itu, siswa akan diikutsertakan untuk ujian pada sesi berikutnya. “Koneksi internet alhamdulillah lancar,” ungkapnya. Namun Ia berharap jaringan listrik dapat tersedia dengan stabil mengingat sekarang musim hujan.
Berdasarkan hasil pantauan ke beberapa sekolah di DI Yogyakarta, sekolah-sekolah yang dipantau tersebut telah mengawali ujian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi, yang ikut dalam rombongan Kemendikbud, mengatakan bahwa jika ada siswa yang terlambat, konsekuensinya ditanggung siswa itu sendiri.
UNBK SMK yang berlangsung selama empat hari akan mengujikan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Teori Kejuruan. Peserta UN tahun ini berjumlah 8,3 juta yang diselenggarakan oleh 103 ribu satuan pendidikan. Pelaksana UNBK terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini 91% peserta UN atau 7.507.116 siswa mengikuti UNBK. Sejalan dengan itu, perkembangan sekolah penyelenggara UNBK juga meningkat. Jika tahun lalu tercatat 69% sekolah menyelenggarakan UNBK, pada tahun 2019 meningkat menjadi 87% atau sebanyak 89.618 sekolah yang menyelenggarakan UNBK.
Yogyakarta, 25 Maret 2019
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sumber :
